PENYELEASAIAN KREDIT PENSIUN TERHADAP BANK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2008 BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN

Sari

Penyelesaian kredit pensiun terhadap bank dalam perjanjian kredit menurut peraturan
pemerintah Nomor 14 Tahun 2008 berdasarkan surat keputusan pensiun adalah salah
satu penyebab hilangnya hak pensiun atau hak untuk mendapatkan purna bakti bagi
janda pensiunan PNS tersebut dikarenakan JANDA tersebut menikah kembali, dan
dicatatkan dalam catatan pernikahan yang resmi oleh pihak pengadilan negeri atau
kantor urusan agama bagi yang beragama islam. Dan sesuai dengan peraturan
penerintah Nomor 14 Tahun 2008 tentang pelaksanaan lembaga perbankan terhadap
perjanjian kredit dalam hal hilangnya hak pensiunan janda tersebut pada surat keputusan
pensiun PNS yang dijadikan jaminan. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit sesuai
dengan surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil bagi janda apabila melangsungkan
perkawinan yang sah maka hilangnya hak pensiun janda sesuai dengan surat keputusan
pensiun pegawai negeri sipil menjadi hapus atau berakhir disebabkan karena tindakan
debitur sendiri, akan tetapi perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang dalam
hal ini perjanjian kredit pada perbankan masih tetap ada atau hidup, dan pihak debitur
tetap memiliki kewajiban memenuhi prestasinya berupa pelunasan hutangnya beserta
bunganya kepada kreditur berdasarkan perjanjian hutang piutang yang disepakatinya.
Tanggung jawab pihak debitur yang menyebabkan hilangnya hak pensiun dalam
perjanjian kredit dengan surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan
dapatlah mengacu pada ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang
mengamanatkan bahwa pihak debitur berkewajiban melunasi utang-utangnya dan semua
harta yang telah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan pelunasan
perikatan tersebut.