Kajian Evaluatif Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Kalimantan Selatan
(1) UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
(2) UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Bambang, Bambang, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Upaya-Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman kepada Publik akan Hak-Hak Konsttusionalnya yang dapat Diperjuangkan dan Dipertahankan melalui Mahkamah Konstitusi, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006
Bachtiar, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015.
Dewi, Ratna Pettalolo, Khairul Fahmi, Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2021.
Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum “Konstelasi dan Refleksi”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : Pranamedia Group, 2019
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : Pranamedia Group, 2014
Marzuki, M. Laica, Dari Timur ke Barat Memandu Hukum; Pemikiran Hukum Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, 1988.
Siahaan, Maruarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta :,Sinar Grafika, 2011.
Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3 Jakarta: Penerbit UI-Press, 1986.
Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta : Penerbit : Universitas Indonesia, 1986.
Sunggono, Bambang Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Raja Grafindo. 1999.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Putusan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PHP.BUP-XIX/2021
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIX/2021
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PHP.BUP-XIX/2021
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021
Jurnal
Ali Marwan Hsb & Hisar P. Butar Butar, Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Legal Consequences Of The Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XI/2013 About Review Of Law Number 7 Of 2004 On Water Resources), Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.
Fajar Kuala Nugraha, Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), Jurnal Transformative, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016.
Gustiana Kambo, Refleksi Dari Pemungutan Suara Ulang (Psu) Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kota Makassar Tahun 2019 Untuk Pemilu 2024 Yang Bermartabat, Jurnal Hukum Media Bhakti, Volume 7, Nomor 2, Juni 2021.
Hamdan Zoelva, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, 2013.
M. Laica Marzuki, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 1 Nomor 3, November 2004.
Retno Sari Handayani, Khairul Fahmi, Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019, Jurnal Hukum Media Bhakti, Volume 3, Nomor 2, Desember, 2019.
R. Nazriyah. Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015.
Makalah
Abdul Mukthie Fadjar, Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif, Makalah Diskusi Terbatas Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2011.
Arief Hidayat, S.H.,M.S. Dalam Acara “Continuing Legal Education,” Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu”
Internet
http://www.bawaslu.go.id/
https://www.mkri.id
https://kpu.go.id/
DOI: http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.8165
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Muhammad Syahrial Fitri, hanafi hanafi
Al-Adl: Jurnal Hukum is licensed under is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.