Potensi Bumdes Berbasis Syariah Pasca Legalisasi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Nunik Nurhayati(1*), Brillian Feza Eryan Prasetya(2), Rina Nur Widyastuti(3), Muhammad Edi Hermawan(4)

(1) Universitas Muhammadiyah Surakarta
(2) Universitas Muhammadiyah Surakarta
(3) Universitas Muhammadiyah Surakarta
(4) Universitas Muhammadiyah Surakarta
(*) Corresponding Author

Abstract


This study aims to discuss the regulation of Village Own Enterprise (BUMDes) and the opportunities for sharia BUMDes after the legality of the Job Creation Act. The research method used is normative-juridical research, which is carried out by analyzing interrelated laws and regulations, as well as collecting related information through books, scientific journals, scientific research results, articles, and other valid supporting sources from the internet. Then based on these sources will be processed and analyzed based on the formulation of the problem that has been determined, in order to obtain a solution to the problems that occur. The emergence of the formulation of BUMDes in the Village Act has become an essential provision for villages to be able to try to advance their territory. Villages with all the local culture inherent in them are required to be able to advance independently, with the spirit of mutual cooperation through the implementation of BUMDes in their area. After the issuance of the Job Creation Act, BUMDes underwent significant changes that required a legal entity as its embodiment. However, to date, there have been no further provisions that stipulate with certainty the types of business with legal entities that are relevant to be applied by village communities. In order to reach benefit from the diversity of potentials in the village, the development of sharia cooperative business is a universal recommendation for villages to advance the economy in their area.


Keywords


Village; BUMDes; Sharia; The Job Creation Act; Desa; BUMDes; Syariah; UU Desa; UU Cipta Kerja.

Full Text:

PDF

References


Buku

Hastowiyono. (2014). Buku Pintar BUMDES Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUMDes. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Irawan, N. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

PKDSP. (2007). Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Nurhayati, Y. (2020). Pengantar Ilmu Hukum. Nusa Media.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal

Absori dan Brillian Feza E. P., (2021), “Effort for Constitutional Rights of Candidate Village Head in Dispute on the Result of Village Head Election”, International Journal of Law, Volume 7, Issue 6, November 2021.

Amelia Sri Kusuma Dewi, (2014), “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa”, Jurnal Of Rural And Development, Volume 1, Nomor 5, Februari 2014.

Fais Yonas Bo'a, (2018), “Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.

Fx. Adji Samekto, (2019), “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif Filosofis”, Jurnal Hukum Progresif, Volume 7, Nomor 1, Juli 2019.

Ida Hanifah, (2021), “Peluang Tenaga Kerja Asing untuk Bekerja di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja”, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 1, Januari 2021.

Irfani, N, (2020), "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 17, Nomor 3, Agustus 2020.

Melatyurga, N., dkk, (2020), "Penyuluhan dan Konsultasi Aspek Hukum dan Regulasi Pengelolaan BUMDesa", Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020.

Nana Hermansyah, Agus Nurulsyam Suparman, dan Edi Siswadi, (2019), “Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Kabupaten Ciamis”, Jurnal Moderat, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019.

Nofinawati, (2015), "Perkembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 14, Nomor 2, Juli 2015.

Nunik Nurhayati, dkk., (2021), “Analisis Yuridis Konsep Negara Kesejahteraan: Penyimpangan Dana Bansos di Tengah Pandemi Covid-19”, Jurnal Res Judicata: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2021.

Nurhayati, Y. (2013). Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum. Jurnal Al Adl, 5(10).

Nurhayati, Y. (n.d.). Bumdes di Indonesia: sebuah Pendekatan Politik Hukum. Banua Law Review (BaLRev), 1(1). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=CieWlHAAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=CieWlHAAAAAJ:Se3iqnhoufwC

Nurhayati, Yati, ‘Bumdes Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Politik Hukum’, Banua Law Review (BaLRev), 1.1.

Pradesyah, Riyan dan Albara, (2018), "Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara" Jurnal Prodiknas: Hasil Pengabdian Masyarakat, Volume 2, Nomor 2, Juni 2018.

Prayogo P. Harto dan Ria Riwandari, (2018), “Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syari'ah”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2018.

R. Hardijono, dkk., (2014), “Economic Independence of The Village Enterprises”, IOSR Journal of Economics and Finance, Volume 3, Nomor 2.

Retno Saraswati, (2013), “Problematika Hukum Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan”, Jurnal Yustisia, Volume 2, Nomor 3, Desember 2013.

Reynold Simanjuntak, (2015), “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, Jurnal De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7, Nomor 1, Juni 2015.

Sofian, (2018), “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, Dan Kemudahan Layanan”, Jurnal Polban: Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS), Volume 9, Nomor 2, Juli 2018.

Syaifuddin Zuhdi, dkk., (2020), “Ijarah and Riba in the Sharia Card: Analysis of ‘Illat Hukmi of Sharia Card in the Adz-Dzari’ah Perspective”, Jurnal Jurisprudence, Volume 10, Nomor 2, Maret 2022.

Yati Nurhayati, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1).

Zulkarnain Ridlwan, (2013), “Payung Hukum Pembentukan BUMDes”, Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 3, November 2013.

Zulkarnain Ridlwan, (2014), “Urgensi Badan Usaha Milik Desa dalam Membangun Perekonomian Desa”, Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 3, Agustus 2014.

Internet

Nano Tresna A, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=1781%206 , diakses tanggal 7 April 2022.




DOI: http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.5279

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad albanjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Based on a work at https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/index