PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK DALAM PERKARA PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG BERALIH AGAMA
DOI:
https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1361Keywords:
Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Agama, Perkawinan, Beralih AgamaAbstract
Asas Personalitas Keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam. Dapat dikatakan bahwa Keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan Peradilan Agama dan dengan kata lain, seorang penganut agama non-Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan Peradilan Agama. pemberlakuan Asas ini selalu dikaitkan dengan perkara perdata (bidang tertentu), seperti bidang perkara yang berkaitan dengan hal Perkawinan, baik dalam hal perceraian, pembatalan dan sebagainya. Dalam studi kasus Putusan MA No. 726K/SIP/1976 terdapat suatu pelanggaran asas personalitas keislaman dalam perkara pembatalan perkawinan yang mengakibatkan adanya perbedaan sudut pandang antar dua lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Berdasarkan putusan tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai penerapan asas personalitas keislaman di lingkungan Pengadilan Agama Pontianak khususnya yang berkaitan dengan perkara perkawinan bagi pasangan yang beralih agama. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif (Doctrinal Research) dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Tujuan dari penulisan ini agar masyarakat dapat mengetahui tentang asas personalitas keislaman dengan melihat latar belakang asas personalitas keislaman dalam aspek Hukum Islam dan keberadaan beberapa teori sebelum pemberlakuan asas personalitas keislaman ini, seperti teori Receptio In Complexu yang memiliki keterkaitan dan saling berhubungan dengan asas personalitas Keislaman, sehingga dapat dilihat penerapan asas personalitas keislaman yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Pontianak telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia atau masih ada pelanggaran yang terjadi pada asas personalitas keislaman di Indonesia.References
Aripin, Jaenal, 2008, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta.
Arto, A. Mukti, 2012, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Arto, A. Mukti, 2008, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama), di muat dalam Jurnal Varia Pengadilan edisi November 2008.
Hamami, Taufiq, 2012, Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945, PT. Tata Nusa, Jakarta.
Harahap, Yahya, 2001, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta.
-------------------, 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika.
Idris Ramulyo, Muhammad, 1991, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Ind-Hill.Co, Jakarta.
Lubis, Sulaikin et. Al., 2005, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta.
Raharjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rosyadi, A. Rahmad dan M. Rais Ahmad, 2006, Formulasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
Sunggono, Bambang, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
Thalib, Sayuti, 1985, Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Bina Aksara, Jakarta.
Jurnal
Yati Nurhayati dan Ifrani, “ The Legal Consequences Regarding The Execution Of Joint Property Land Obtained Due Transnatiional Marriage In Indonesian Positive Law” Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 3 Issue 1, March (2018) http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article
Nurhayati, Yati. "Posisi Agama dalam Ranah Politik di Indonesia." Al Adl: Jurnal Hukum 5.9 (2013).
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 726K/Sip/1976.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
