PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK DALAM PERKARA PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG BERALIH AGAMA
(1) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Syarif Abdurrahman Pontianak
(*) Corresponding Author
Abstract
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Aripin, Jaenal, 2008, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta.
Arto, A. Mukti, 2012, Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Arto, A. Mukti, 2008, Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama), di muat dalam Jurnal Varia Pengadilan edisi November 2008.
Hamami, Taufiq, 2012, Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Amandemen Ketiga UUD 1945, PT. Tata Nusa, Jakarta.
Harahap, Yahya, 2001, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta.
-------------------, 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika.
Idris Ramulyo, Muhammad, 1991, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Ind-Hill.Co, Jakarta.
Lubis, Sulaikin et. Al., 2005, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta.
Raharjo, Satjipto, 1991, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rosyadi, A. Rahmad dan M. Rais Ahmad, 2006, Formulasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.
Sunggono, Bambang, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta.
Thalib, Sayuti, 1985, Receptio a Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam, Bina Aksara, Jakarta.
Jurnal
Yati Nurhayati dan Ifrani, “ The Legal Consequences Regarding The Execution Of Joint Property Land Obtained Due Transnatiional Marriage In Indonesian Positive Law” Lambung Mangkurat Law Journal, Vol. 3 Issue 1, March (2018) http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article
Nurhayati, Yati. "Posisi Agama dalam Ranah Politik di Indonesia." Al Adl: Jurnal Hukum 5.9 (2013).
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 726K/Sip/1976.
DOI: http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1361
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Etika Rahmawati
Al-Adl: Jurnal Hukum is licensed under is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.