Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus: Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya)

Muhammad Luthfi Ikhwan(1*)

(1) FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin
(*) Corresponding Author

Sari


This study aims to look at the quality of service granting Building Permit (IMB) at the Integrated Licensing and Investment Services Agency of Palangka Raya City. The thinking framework used is the quality of public services and public bureaucracy. This research uses a qualitative approach, and focuses on qualitative descriptive, data collection is obtained through interviews, observation, and documentation. The results found that in terms of timeliness and ease of service are still not optimal, while in terms of service accuracy and service costs are quite good. The obstacle faced is the factor of waiting for a recommendation from the City Planning, Building and Planting Office of Palangka Raya City in issuing a Building Permit (IMB).

 


Kata Kunci


Public Services, Licensing, Quality

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Dwiyanto, Agus., 1995, Mewujudkan Good Governance Melalui layanan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Gaspersz, V., 1994, Manajemen Kualitas, Gramedia, Jakarta.

Keban, Yeremias T., 2008, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep,Teori dan Isu, Gaya Media, Yogyakarta.

Kumorotomo, Wahyudi., 2009, Governance Reform di Indonesia. Gava Media, Yogyakarta.

Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2003, Penyusunan Standar Pelayanan Publik, Jakarta

Lembaga Administrasi Negara (LAN), Cetakan Pertama Agustus 2005, Penyusunan Standard Operating Prosedures (Prosedur Tetap), Jakarta

Miftah Thoha. (2007). Kepemimpinan dalam Manajemen. Edisi 12, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Supriyono, Bambang, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Jurnal Administrasi Negara Vol.II No.02, Maret 2002, Universitas Brawijaya, Malang.

Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.

Widodo, Joko, 2001, Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya.

Zauhar, Soesilo, Administrasi Pelayanan Publik: Sebuah Perbincangan Awal, Jurnal Administrasi Negara Vol. I No.2, Maret 2001, Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Perizinan Stu Atap di Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Kota Palangka Raya.

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Kota Palangka Raya.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2007 tentang Sistim dan Prosedur Tetap Proses Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palangka Raya.

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Palangka Raya.




DOI: http://dx.doi.org/10.31602/as.v5i1.2938

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.