PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ONLINE MELALUI SISTEM PARAK ACIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

Siti Herdiati(1*)

(1) Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat
(*) Corresponding Author

Sari


Penelitian ini berangkat dari permasalahan kualitas pelayanan publik yang dilakukan secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, seperti gangguan jaringan dan sistem, ketidaksesuaian data, dan keterbatasan jumlah operator. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara online dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran secara online melalui sistem parak acil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dianalisis berdasarkan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana.
Hasil penelitian ini mengatakan bahwa pelayanan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu parak acil online belum dapat secara maksimal menghilangkan permasalahan dan persepsi masyarakat karena proses pelayanan dinilai belum efektif dalam penerapannya. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran melalui Sistem Parak Acil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yaitu terbatasnya jumlah petugas loket pelayanan pembuatan akta kelahiran, terbatasnya kesempatan atau peluang pegawai untuk mengikuti pelatihan keterampilan dan karir, tidak adanya sosialisasi lebih lanjut dari RT dan RW kepada masyarakat, kendala koneksi dan server, dan persyaratan yang belum diketahui oleh seluruh masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran melalui Sistem Parak Acil pada instansi pelaksana pelayanan publik adalah dasar hukum yang jelas, dukungan dan komitmen pelaksana program, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, dan membangun citra positif kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh birokrat.
Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam konteks sistem akta online atau pelayanan pengurusan akta kelahiran secara online.


Kata Kunci


pelayanan publik, akta kelahiran, DISDUKCAPIL Banjarmasin

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


A.Parasuraman, 2014., The Behaviorial Consequenses Of Service Quality. New Jersey : Prentince Hall. (Parasuraman A, 1990)

Agus Dwiyanto. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan. Kolaboratif. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Aprilia Malik, Siswidiyanto, Endah Setyowati, Perencanaan Program Akta online dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Voll. No.5, 2012

Cahyono, A.N., 2016, Sistem Pengurusan Akta Kelahiran Kematian Dan Pindah Penduduk Berbasis Web Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, Skripsi, Fakultas Teknik Sistem Informasi, Universitas Muria Kudus

Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi kedua). Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Goetsch, D.L. & Davis, S. (2014) Quality Management for Organizational Excellence:Introduction to Total Quality, Seventh Edition, Pearson Education Limited

Harbani Pasolong, 2007, Teori Administrasi Publik , Alfabeta, Bandung.

Holidin, Defny, Desy Hariyati, & Eka Sri Sunarti. 2017. Reformasi Birokrasi dalam Transisi. Jakarta: Kencana

Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Ed.3. Yogyakarta: Gava Media

Kemenpan No. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Kemenpan No. KEP/63/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara No. 58 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unit Pelayanan Percontohan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Lallo, Larasati. 2015. Pelayanan Prima Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. Skripsi pada Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara

Lewis, A., & Smith, D. (1993). Defining High Order Thinking. Teory Into Practice, 32(3)

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook. Arizona State: SAGE

Moenir, A.S. 2014. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Bumi Aksara, Jakarta

Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., dan Malhotra, A. 2005. E-S-Qual: a multiple item scale for assessing electronic service quality. Journal of Service Research. 213-233

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2007. Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2007. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model

Reibstein, David. (2002). What Attracts Customers to Online Stores and What Keeps Them Coming Back?. Journal of The Academy of Marketing Science, 30(4):465-473

Ribbink, D., Streukens, S., Van Riel, A. C. R., & Liljander, V. (2004). Comfort your online customer: Quality, trust and loyalty on the internet. Managing Service Quality: An International Journal, 14(6), 446–456

Rukayat, yayat. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA), 2(2), 56–65.

Safroni, Ladzi. 2012. “Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik” dalam Konteks Birokrasi Indonesia. Malang: Adutya Media Publishing.

Santos, J. 2003. E-service quality: A model of virtual service quality dimensions. Managing Service Quality, Vol.13 No.3, pp. 233–246

Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan kepemerintahan yang Baik). Bandung: PT Refika Aditama.

Sinambela, Poltak Lijan, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta, Bumi Aksara

Suaedi, Falih Dan Wardiyanto, Bintoro (eds). 2010. Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiono, 2014, Metode Penelitiam Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta (Wolfinbarger & Gilly, 2003)

Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta :Erlangga

Syamsuddin Indradi, Sjamsiar. 2010. Dasar- dasar & Teori Administrasi Publik. Malang: Agritek YPN.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Wolfinbarger, M., & Gilly, M. (2003). E-TailQ: dimensionalizing, measuring, and predicting retail quality. Journal of Retailing, 79, 183-193




DOI: http://dx.doi.org/10.31602/as.v9i2.14843

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.